Pro Kontra Mengenai Jalur Khusus Sepeda di Jakarta

Fastabikul Randa Ar-Riyawi Juni 28, 2021 0

 

Busrolana.com - Jalur sepeda permanen di Jakarta, tepatnya di Jalan Sudirman-Thamrin sedang menjadi sorotan publik usai ada permintaan dibongkar. Ada yang mendukung dan juga ada yang tidak setuju terhadap pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Pasalnya, jalur khusus sepeda ini dinilai sangat menolong warga, khususnya para pemakai sepeda. Selain itu, juga dapat mengurangi resiko pesepeda dari kecelakaan.

Awal Mula Polemik Jalur Sepeda

Polemik jalur sepeda ini bermula saat rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 16 juni lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berpendapat bahwa menurutnya, jalur sepeda khusus akan berpotensi menimbulkan isu diskriminasi pengguna jalan.

Beliau juga mengintervensi Kapolri agar mengkaji ulang tentang jalur permanen sepeda yang  ada di Sudirman-Thamrin. Sahroni tidak ingin isu tentang diskriminasi kembali mencuat di ibukota. Terangwakil ketua Komisi III tersebut dalam rapat.

Tentu ucapan anggota dewan tersebut menuai pro dan kontra. Lalu siapa saja yang setuju dan menolak jalur sepeda permanent ini dibongkar?

Pihak yang setuju dibongkar

Kapolri

Seperti gayung bersambut, Kapolri menyetujui jika jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin itu dibongkar. Tapi menurutnya, jalur ini tidak bisa di bongkar seketika.

Prinsipnya, pihak Kapolri akan terus mencari formula yang pas. Beliau juga sepakat jika jalur yang permanen itu nanti dibongkar saja. Terang Sigit di kompleks gedung Senayan.

Kapolri juga mengatakan akan melakukan studi banding ke beberapa negara untuk mencari solusinya. Ia akan mulai dari negara terdekat, sehingga bisa menemukan pengaturan rute sepeda yang baik.

Fraksi PDIP DPRD DKI

Secara terang-terangan, Fraksi PDIP DPRD DKI setuju dengan usulan pembongkaran jalur sepeda permanen tersebut. Sebab, menurut mereka, sejak awal kebijakan pembuatan jalur sepeda permanent ini sudah bermasalah.

Beliau menegaskan bahwa sejak awal, jalur tersebut sudah bermasalah. Sebab tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, menurutnya, anggaran untuk jalur sepeda dengan nilai sebesar 28M dari CSR tersebut dinilai sia-sia dan tidak bermanfaat.

Pihak Yang Tidak Setuju Dibongkar

PKS DKI

Abdul Aziz, mewakili Fraksi PKS, sangat keberatan jika jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar. Menurutnya, jalur sepeda tersebut dapat menjaga keamanan dan keselamatan para pesepeda.

Aziz sepakat jika jalur tersebut tetap ada. Ini dimaksudkan agar keamanan dan keselamatan pesepeda terjaga.

Abdul Aziz juga menegaskan bahwa dalam polemik ini, aspirasi semua pengendara harus terakomodasi. Ia berharap agar semua mempelajari latar belakang, tujuan dan sasaran jalur sepeda tersebut.

Ombudsman DKI Jakarta

Selain PKS, Ombudsman Jakarta juga belum menyetujui usulan pembonglaran tersebut. Ia meminta agar pihak Pemprov DKI dan Polri melakukan kajian secara matang.  Ombudsman DKI juga meminta agar kedua belah pihak membuka partisipasi publik. Ini diharapkan agar bisa menampung aspirasi masyarakat DKI.

Ombudsman bahkan mengingatkan perihal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 tentang penetapan jalur sepeda, dimana disana dijelaskan bahwa itu merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta.

Tanggapan Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pembongkaran jalur sepeda ini belum memasuki titik akhir. Menurutnya, Pemprov DKI masih akan terus melakukan kajian, dan evaluasi terkait jalur sepeda demi hasil yang maksimal.

Riza juga sadar bahwa segala kebijakan Pemprov DKI tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Meski begitu, kebijakan yang ditetapkan nanti adalah demi kepentingan banyak orang.

(RSL)