News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

KPK Sumatera Utara Adakan Rakor untuk Menyelamatkan Aset

 

Gambar hanya ilustrasi

Busrolana.com - KPK terus memastikan bahwasanya langkah yang dilakuannya untuk menyelamatkan aset-aset Negara berjalan sesuai target dan sesuai rencana sejak awal. Yakni dengan mengadakan rapat koordinasi atau rakor bersama Kejati atau kejaksaan tinggi, dan kejari, keajksaan negeri Sumatera Utara. Adanya rakor diharapkan dapat menjadi langkah terbaik, dan bisa menjadi tindak lanjut ke depan mengenai penyelamatan semua set Negara yang sesuai dnegan target yang telah dibuat. Hal ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi I, Didik Agung Widjanarko, ketika rapat koordinasi tersebut yang dilakukan dengan cara daring, tanggal 7 Juli 2021. Ia mengatakan,

"Kami semua berharap, dengan adanya koordninasi ini, kita semua mengetahi apa yang telah kita lakukan. Hal ini karena kita meski mengetahui setiap progress yang sudah kita lakukan saat ini, apakah sebenarnya sudah sesuai dengan yang menjadi harapan kita bersama-sama atau tidak. Hal ini juga supaya langkah kita ke depan bisa lebih jelas dan terarah."

Sementara itu, Asdatun, selaku Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negeri menyatakan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Karena telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan aset dan juga terkait dengan utang pajak pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara. Ia meamahami, bahwa koordinsi ini menjadi hal yang sangat penting demi menyelamaykan aset yang ada di pemerintah daerah Sumatera Utara. Dalam ha ini, Prima menyatakan,

"KP merupakan rumah yang ke dua untuk kita semua. Karena di dalamnya banyak rekan jaksa. Sehingga sangat penting bagi semua orang untu memahami, bagaimana peran kita terhadap penjagaan aset pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, kita juga harus memahami bagaimana para kasidatun mempunyai peranan yang sangat aktif untuk bergerak.  Seolah baru ada, padahal sebenarnya, peran jaksa pengacara Negara sudah sejak lama adanya. Bahkan sejak zaman Belanda. Maka teman-teman, mari sama-sama kita mendukung dan menolobg acara ini dengan menyimaknya dengan sangat baik dan serius."

Prima menjelaskan juga, bahwasanya di Kejati Sumatera Utara terdapat dua belas surat kuasa khusus yang sudah masuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DI antara dua belas tersebut, sudah ada sepuluh surat kuasa khusus yang selesai diproses. Sementara dua lagi masih proses penyelesaian. Prima menyatakan lagi, bahwa ada 3 surat kuasa khusus yang angkanya mencapai 41 milliar yang berkaitan dengan penyelesaian dan penaguhan kredit yang bermasalah di PT. Bank Sumatera Utara. Maka, jika ditotalkan, angkanya akan senilai 72 milliar.

"Dalam rangka menyelamatkan aset pemerintah daerah, maka akan lebih baik jika dapat menggunakan instrument perdata dan juga tata Usaha Tegara atau Datun. Akan tetapi, jika memang tidak bisa, dapat menggunakan instrument pidana khusus'. Ujar Prima. Hingga akhirnya ia mengjimbau, agra Kejari Binjai, Tebing Tinggi, Belawan, Pematang Siantar, Tapanuli Selatan, Simalungin, Gunung Sitoli, Asahan, Toba Samosir, Humbang Hasunduntan, dan Serdang Bedagai' untuk menyerahkan secara detail  surat kuasa khusus dan nilai potensi dan pemulihannya. Karena KPK mempunyai data yang benar. Selanjutnya, setiap Kejari menaympaikan data yang berkaitan dengan penyelamatan aset, yakni paling tidaknya ada 100 surat kuasa khusus yang berkaitan denhan penyelamatan aset Sumater Utara. Rinciannya adalah 24 surat kuasa khusus dari Pemerintah Kota Binjai, 1 Surat kuasa khusus dari Pemerintah Kota Medan Belawan, 8 dari Pemerintah kota Tebing Tinggi, 37 dari Simalungun, 1 dari Serdang Bedagai, dan terakhir 63 dari Tapanuli Selatan.

(APL)

Tags

Post a Comment